WebPutusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). WebPUTUSAN . Nomor . 42 /PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA . MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam . perkara . Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan …
SALINAN PUTUSAN Nomor 2/PUU-XIX/2024 DEMI KEADILAN …
WebNomor 241/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 10 September 2015dengan Nomor 4/PUU 11-XIII/2015, serta menyerahkan perbaikan permohonan yang diterima dalam persidangan . 8QWXNPHQGDSDWNDQVDOLQDQUHVPL … WebPutusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2024 menimbulkan implikasi hukum terhadap hak subpoena DPRD. Hak subpoena memberi kewenangan DPRD memanggil paksa pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat untuk hadir memberi keterangan dan menunjukkan dokumen. buffalo berry plants
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia - MKRI
WebNov 25, 2024 · Dalam pernyataan kepada wartawan di Istana Negara, Senin (29/11), Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi MK Nomor 91/PUU-XVIII/2024. WebDownload putusan mahkamah konstitusi no 002/puu-i/2003 tahun 2003 tentang pengujian undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (uu nomor 22 tahun 2001) dalam format PDF. … WebAug 29, 2024 · Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ... cristian mancuso