WebMAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN TERHADAP ASAS-ASAS PERJANJIAN DAN … WebTahun 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor: 69/PUU-XIII/2015 yang di antara ketentuannya menyangkut persoalan perjanjian perkawinan. Artikel ini membahas penyelesaian sengketa harta perkawinan pasca putusan MK tersebut dari sisi kajian hukum normatif.
PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN …
WebProgram Legislasi Nasional 2024–2024 (disingkat Prolegnas 2024-2024) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 2024-2024.Prolegnas 2024-2024 disusun oleh DPR Periode 2024-2024 dan Pemerintah dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, … WebPutusan MK Nomor 5/PUU-XI/2013. ... tentang Uji Materiil Pasal 163 Ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2012. No 63 dari 84 Putusan MK Nomor 100/PUU-X/2012. tentang Uji Materiil Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2012. ... No 69 dari 84 Putusan MK Nomor 58/PUU … bianka villeneuve notaire
PENGATURAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN …
http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2496712&val=23836&title=Analisis%20Kritis%20terhadap%20Perjanjian%20Perkawinan%20dalam%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20Nomor%2069PUU-XIII2015 http://scholar.unand.ac.id/34366/ Web(Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015) MK melalui Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015 menafsirkan makna penyidik independen KPK yang dijadikan sebagai alasan mengajukan permohonan praperadilan tidak sahnya penetapan tersangka. MK mempertimbangkan, bahwa ketika terdapat perbedaan antara UU 30/2002 dengan KUHAP perihal huda beauty nudę palette